‎“𝐏𝐞𝐦𝐤𝐚𝐛 𝐁𝐞𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐓𝐞𝐠𝐚𝐬: 𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐃𝐞𝐬𝐚 𝐖𝐚𝐣𝐢𝐛 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐚𝐧, 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐢𝐦𝐩𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐒𝐢𝐚𝐩 𝐁𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦”

POROSKABAR//Kabupaten Bekasi 

‎Pemerintah Kabupaten Bekasi mengirim pesan tegas kepada seluruh aparatur desa: pengelolaan dana desa tidak boleh lagi dilakukan secara sembarangan. Transparansi dan akuntabilitas kini menjadi harga mati.

‎‎Pesan itu mengemuka dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Selasa (05/05/2026).

‎‎Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa setiap rupiah dana desa yang bersumber dari APBN wajib dipertanggungjawabkan secara menyeluruh baik secara teknis, administratif, maupun hukum.

‎‎“Tidak ada ruang untuk kelalaian. Dana desa harus transparan, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya usai membuka kegiatan.

‎‎Desa Jadi Ujung Tombak, Risiko Juga Membesar

‎‎Dengan luas wilayah mencapai 1.274 km² dan jumlah penduduk lebih dari 3,4 juta jiwa, Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan besar dalam memastikan tata kelola desa berjalan optimal. Terdapat 179 desa yang menjadi ujung tombak pembangunan sekaligus titik rawan jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan benar.

‎‎Asep mengingatkan, besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat melalui skema dana desa harus diimbangi dengan kapasitas dan integritas aparatur desa.

‎‎“Jangan sampai dana yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru menjadi sumber masalah hukum,” ujarnya.

‎‎Payung Hukum Kuat, Tapi Implementasi Jadi Kunci

‎‎Ia juga menyoroti pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang memberikan ruang lebih luas bagi desa untuk berkembang mandiri.

‎‎Namun, menurutnya, peluang tersebut hanya akan berdampak jika penggunaan anggaran difokuskan pada prioritas yang tepat: pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal.

‎‎“Dana desa bukan sekadar anggaran, tapi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

‎Pengawasan Diperketat, Kolaborasi Diperluas

‎Workshop ini tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi juga ajang penguatan pengawasan lintas lembaga. Hadir sebagai narasumber antara lain anggota DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

‎‎Kehadiran lembaga-lembaga ini menandakan bahwa pengawasan dana desa kini tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan juga menyentuh aspek hukum dan pencegahan korupsi.

‎‎“Ini bukan hanya pembinaan, tapi juga pengingat bahwa pengelolaan dana desa berada dalam pengawasan serius,” kata Asep.

‎‎Desa Berprestasi Diberi Apresiasi

‎‎Sebagai bentuk motivasi, Pemkab Bekasi juga memberikan penghargaan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan serta aset terbaik.

‎‎Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata bahwa tata kelola yang baik bukan hanya menghindarkan dari masalah hukum, tetapi juga mampu mendorong kemajuan desa secara signifikan.

‎‎Evaluasi Jadi Alarm Dini

‎‎Asep menegaskan, workshop ini merupakan bagian dari upaya preventif pemerintah daerah untuk meminimalisir potensi penyimpangan sejak dini.

‎‎“Evaluasi seperti ini penting agar aparatur desa tidak hanya paham aturan, tetapi juga mampu menjalankannya dengan benar,” ujarnya.

‎‎Di tengah meningkatnya sorotan terhadap penggunaan dana desa secara nasional, Pemkab Bekasi tampak ingin memastikan satu hal: dana yang digelontorkan negara benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan nyata bukan sekadar laporan di atas kertas.

‎‎“Tujuan akhirnya sederhana, tapi krusial: dana desa harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.

𝑹𝒆𝒅

‎