𝐃𝐢𝐧𝐤𝐞𝐬 𝐊𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐆𝐚𝐬𝐩𝐨𝐥! ‎𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐠𝐠𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐛𝐞𝐫𝐞𝐬𝐤𝐚𝐧, 𝐋𝐚𝐲𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐚𝐭

POROSKABAR//Kabupaten Bekasi 

‎‎Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi memastikan penyelesaian tunggakan jaminan kesehatan yang sempat mencapai ratusan miliar rupiah  Pemerintah daerah optimistis target Universal Health Coverage (UHC) dapat segera terealisasi dalam waktu dekat.

‎‎Tunggakan pembayaran jaminan kesehatan sebesar sekitar Rp247 miliar yang menjadi beban Pemerintah Kabupaten Bekasi kini mulai berkurang secara signifikan.

‎‎Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Arief Kurnia, menyampaikan langsung perkembangan tersebut.

‎‎Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu, 25 April 2026.

‎‎Hal itu diungkapkan usai menghadiri perayaan ulang tahun RS Hermina di kawasan Grand Wisata, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

‎‎Menurut Arief, penyelesaian tunggakan menjadi langkah penting untuk mempercepat pencapaian UHC, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah dan cepat.

‎‎Arief menjelaskan, dari total tunggakan Rp247 miliar, sekitar Rp163 miliar telah dibayarkan. Sisa kewajiban akan diselesaikan secara bertahap, termasuk menunggu pencairan dana dari pemerintah provinsi sebesar Rp84 miliar yang akan langsung digunakan untuk pelunasan.

‎‎“Secara finansial kita mampu. Insya Allah target UHC bisa kita capai, mudah-mudahan di bulan Juni atau Juli sudah tuntas,” ujarnya.

‎‎Ia menambahkan, apabila status UHC prioritas telah tercapai, masyarakat yang mendaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dapat langsung aktif di hari yang sama. Kondisi ini dinilai sangat membantu, terutama dalam situasi darurat.

‎‎“Semua segmen bisa merasakan manfaatnya, baik PBI maupun mandiri. Ketika sudah prioritas, layanan menjadi lebih cepat dan mudah diakses,” jelasnya.

‎‎Lebih lanjut, Dinas Kesehatan tetap memprioritaskan masyarakat rentan, khususnya yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5. Kelompok ini akan terus diusulkan melalui Dinas Sosial kepada Kementerian Sosial agar dapat masuk dalam skema PBI yang dibiayai APBN.

‎‎“Pengusulan terus kita lakukan, meskipun keputusan akhir ada di Kementerian Sosial. Yang jelas, kami berkomitmen agar masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan jaminan kesehatan,” tandasnya.

‎‎𝑴.𝑺𝒐𝒍𝒆𝒉

‎