Poros Kabar
Poros Kabar – Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Ciparagejaya, Karawang, Jawa Barat, tengah menyusun Policy Brief yang berfokus pada pemenuhan hak ekonomi dan sosial para nelayan di desa tersebut. Inisiatif ini merupakan langkah adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dengan memanfaatkan kearifan lokal.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Hibah BIMA yang didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2024. Program ini dipimpin oleh Endra Wijaya, dengan dukungan tim yang terdiri dari Dr. Diani Kesuma, Dr. Yunan Prasetyo Kurniawan, Rury Octaviani, dan Cipta Indra Lestari Rachman, serta melibatkan mahasiswa seperti Shafiyah Rahmah, Syafara Azahwa, Zakia Syarika Zulkifli, dan Cindy Aulia Fatharani.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan berbagai perspektif dan masukan dari pemangku kepentingan, mengidentifikasi kekosongan dalam kebijakan pemerintah, serta merumuskan Policy Brief yang komprehensif dan inovatif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ketahanan mereka terhadap perubahan iklim dengan pendekatan berbasis kearifan lokal.
Tim FHUP memulai kegiatan dengan menyampaikan rancangan Policy Brief yang telah disusun berdasarkan data yang diperoleh dari sosialisasi dan Focus Group Discussion yang berlangsung pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2024. Rancangan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari akademisi, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta perwakilan masyarakat Desa Ciparagejaya.
Dari perspektif kearifan lokal, Yamin, S.H., S.S., M.H., M.Hum, selaku Kepala Bidang Advokasi Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), menekankan bahwa nama Ciparagejaya mencerminkan karakteristik masyarakat dan wilayahnya. Ia juga menyoroti pentingnya nilai gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat dalam menjaga kerukunan.
Dr. Ricca Anggraeni, Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), menambahkan bahwa Pemerintah Desa memiliki peran krusial dalam pengambilan kebijakan untuk memenuhi hak sosial dan ekonomi masyarakat Ciparagejaya, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Ia juga menekankan pentingnya Badan Usaha Milik Desa dalam mengelola sumber daya desa demi kesejahteraan masyarakat.
Kepala Desa Ciparagejaya, Kabun, S.Pdi, memberikan tanggapan bahwa meskipun desa telah menerima berbagai bantuan dari Pemerintah Daerah, dampaknya belum optimal bagi masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa para nelayan di desa telah bergabung dengan KPPL Samudera Jaya, yang berfokus pada pemenuhan hak ekonomi nelayan.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Warna Wisnu Rapati, menegaskan bahwa potensi besar Desa Ciparagejaya perlu dikelola dan dikembangkan secara kolaboratif melalui kebijakan desa dan tindakan nyata, seperti pelatihan keterampilan. Selain itu, pengelola KPPL Samudera Jaya dan Ketua Rukun Nelayan menekankan perlunya kebijakan yang mendukung kegiatan perikanan yang pro-nelayan, serta pelatihan pemahaman cuaca untuk menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada hasil tangkapan.
Hasil dari kegiatan ini akan berupa dokumen Policy Brief yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten, dan Pemerintah Desa Ciparagejaya. Diharapkan, dokumen ini dapat membantu dalam pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat nelayan, dengan dukungan dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
Dengan demikian, Fakultas Hukum Universitas Pancasila tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak luas pada masyarakat.
SS
