Poros Kabar
Poros Kabar – Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi meluncurkan E-katalog 6.0 di Istana Negara pada Selasa, 10 Desember 2024. Acara ini juga menjadi momen penting dengan penyerahan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2025. Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memanfaatkan versi terbaru e-katalog ini mulai 1 Januari 2025.
“Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kami mendorong penggunaan e-katalog versi 6.0 mulai 1 Januari 2025,” ungkap Prabowo dengan penuh semangat.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan harapannya bahwa melalui katalog elektronik ini, biaya pengadaan dapat ditekan sebanyak 20% hingga 30%, dan biaya administrasi dapat berkurang hingga 40% hingga 50%. Pernyataan ini juga disambut positif oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menegaskan bahwa e-katalog versi terbaru ini akan efektif digunakan mulai 1 Januari 2025.
“Tadi, pada kesempatan yang bersamaan, Bapak Presiden meresmikan e-katalog versi 6.0. Kami berharap pelaksanaannya dapat dimulai pada tanggal tersebut,” kata Airlangga di hadapan para awak media di Kantor Presiden.
Demi memastikan implementasi yang mulus, akan dilakukan business matching setelah DIPA dibagikan kepada Kementerian, Lembaga, dan kepala daerah, sehingga sistem baru ini dapat segera diterapkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, juga memberikan informasi menarik bahwa hingga Desember 2024, belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi Rp 50 triliun dari berbagai sektor, dan telah berhasil menurunkan biaya operasional proyek hingga 40%.
“Inilah bukti konkret dari manfaat sistem e-katalog,” jelas Luhut dengan bangga. Dengan adanya upgrade dari e-katalog versi 5.0 ke 6.0, diharapkan akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses transaksi dapat meningkat. Proses mulai dari pemesanan, kontrak, pembayaran, hingga pengiriman barang kini terintegrasi dalam satu platform yang lebih efisien.
Lebih jauh, Luhut menjelaskan beberapa dampak positif yang diperkirakan dari e-katalog versi terbaru ini, seperti penghematan biaya pengadaan sebesar 20% hingga 30%, efisiensi waktu dalam proses pengadaan yang dapat diselesaikan dalam waktu mingguan, hingga transparansi yang lebih baik. Sistem ini juga diharapkan dapat meminimalkan intervensi manusia dan perilaku korupsi, serta mengoptimalkan anggaran dan meningkatkan partisipasi penyedia, termasuk UMKM yang diharapkan dapat berperan lebih besar dalam pembangunan nasional.
“Ini merupakan peluang emas bagi UMKM untuk turut serta dalam pembangunan bangsa,” tegas Luhut, menutup diskusi dengan semangat optimisme untuk masa depan yang lebih transparan dan efisien.
Dengan langkah ini, Indonesia melangkah ke arah yang lebih baik, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
SS
